SISTEM PEMERINTAHAN
Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pada periode 2001–2004 setelah menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Kepemimpinannya dimulai dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong yang bertujuan untuk mencapai sinergi dan kolaborasi antara berbagai kekuatan politik di Indonesia. Kabinet Gotong Royong ini terdiri dari berbagai partai politik dan elemen masyarakat yang mendukung pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri menetapkan lima agenda kabinet gotong royong yang menjadi fokus tugas pemerintahannya. Pertama, agenda yang sangat penting adalah penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Megawati Soekarnoputri berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang merajalela di negara ini dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Selanjutnya, Megawati Soekarnoputri berupaya menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada masa itu, Indonesia masih merasakan dampak krisis finansial yang melanda Asia pada akhir tahun 1990-an. Presiden Megawati mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Ia berusaha untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Megawati Soekarnoputri juga berkomitmen untuk menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif, di mana keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia dihormati dan dijaga.
Pertahanan keamanan dan hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ia berupaya untuk menjaga kestabilan nasional, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memperkuat sistem keamanan negara.
Selama masa pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri melaksanakan berbagai kebijakan yang signifikan. Salah satunya adalah amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen tersebut melibatkan perubahan penting dalam sistem politik Indonesia, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, pemerintah Megawati Soekarnoputri dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga sepakat untuk membatasi wewenang MPR, menegaskan kesejajaran kedudukan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sistem politik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan politik.
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga mencatat pencapaian ekonomi yang signifikan. Pada masa itu, Indonesia mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Megawati Soekarnoputri juga meluncurkan program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan mengurangi beban utang pemerintah dan meningkatkan efisiensi sektor publik.
Namun, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga menghadapi tantangan dan ujian yang serius. Salah satunya adalah sengketa dengan Malaysia terkait kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. MeskipunKeputusan Mahkamah Internasional pada sengketa tersebut tidak menguntungkan Indonesia, karena Pulau Sipadan dan Ligitan dinyatakan sebagai milik Malaysia, pemerintahan Megawati Soekarnoputri berupaya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara.
Selama masa pemerintahannya, Indonesia juga menghadapi serangkaian aksi terorisme yang mengguncang keamanan dan stabilitas negara. Salah satu peristiwa terorisme yang paling mencolok adalah serangan bom di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan banyak orang. Pemerintah Megawati Soekarnoputri menanggapi serius ancaman terorisme ini dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan negara-negara lain, dan memberantas jaringan terorisme di Indonesia.
Pada akhir masa pemerintahannya, Megawati Soekarnoputri menghadapi pemilihan umum tahun 2004. Dalam pemilihan tersebut, Megawati mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menjadi presiden berikutnya. Meskipun tidak berhasil memperoleh masa jabatan kedua, Megawati Soekarnoputri tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh dan memainkan peran penting dalam politik Indonesia.
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan periode yang penting dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas, pemerintahannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mengatasi krisis ekonomi. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga berperan dalam mengonsolidasikan pemahaman tentang reformasi dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.